Pada hari Selasa, 2 Februari 2022 Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah VII mengunjungi BPS Kabupaten Boyolali
dalam rangka audiensi dan diskusi terkait potensi komoditas sapi perah dan
produknya berupa susu di Kabupaten Boyolali. Audiensi ini juga sebagai bentuk
sosialisasi tentang KPPU, tugas pokok fungsi dan perannya. Lembaga ini sudah
berdiri sejak 21 tahun yang lalu, sedangkan KPPU Wilayah VII berdiri sejak
Bulan Juni 2021 dan berkantor di Kota Yogyakarta. KPPU Wilayah VII membawahi
semua kab/kota di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Diskusi diawali dengan penyampaian
data-data baik data statistik dasar maupun statistik sektoral terkait subsektor
peternakan, khususnya komoditas sapi perah. Data-data terkait hal ini
disampaikan oleh Statistisi Ahli Muda BPS Kab. Boyolali dari Fungsi Statistik
Produksi (Ana Afiqotul Azqiyah, S.ST, M.Si). Data primer yang disampaikan
diantaranya adalah data hasil SOUT (Survei Struktur Ongkos Usaha Tani) Tahun
2017 terkait peternakan sapi perah dan data SUTAS (Survei Pertanian Antar
Sensus) Tahun 2018.
Pembahasan selanjutnya terkait praktek
budidaya sapi perah dari sisi struktur ongkos, produksi dan harga susu serta
mata rantai pemasaran susu hasil peternakan. Diskusi hal ini sangat intens dan
antusias antara tim dari KPPU Wilayah 7 (Maryunani Sinta Hapsari sebagai Kepala
Bidang Kajian dan Advokasi dan Merry Marlina Susanti) dengan petugas lapangan
BPS yaitu Anto Catur Basuki dan Nur Ikhsani. Diskusi semakin hangat dengan
keikutsertaan Sudarmadi, S.ST yang menangani terkait Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik BPS Kabupaten Boyolali.
Hal-hal yang didiskusikan selanjutnya antara
lain populasi sapi perah di tiap kecamatan periode tahun 2017-2021, peternak
sapi perah dan koperasi gabungan peternak sapi perah, volume produksi susu sapi
perah di tiap kecamatan periode tahun 2017-2021, mata rantai distribusi susu
sapi perah, perusahaan (pabrikan) pengolahan susu sapi perah, nilai pakan dan
jenis pakan ternak sapi perah, dan hal lain yang relevan dengan komoditas sapi
perah dan potensi pengembangannya di Kabupaten Boyolali. Semoga dengan audiensi
ini, data-data BPS lebih dapat dimanfatakan oleh stakeholder dalam pengambilan
keputusan dan evaluasi program sesuai tupoksi masing-masing.