Briefing dan Evaluasi Petugas Survei Harga Kemahalan Konstruksi Tahun 2022-2023

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). 

Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan: Juli, Oktober, Januari, dan April. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah. Survei ini menjadi penting karena untuk menghitung IKK diperlukan data dari survei tersebut termasuk bobot atau diagram timbang.

Dengan bertempat di aula BPS Kabupaten Boyolali, telah dilakukan evaluasi dan briefing petugas SHKK. Kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 ini melibatkan sebanyak 9 orang petugas pencacah dan 1 orang petugas pengawas yang semuanya dari organik BPS Kabupaten Boyolali. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah menyamakan konsep dan definisi, cakupan serta ruang lingkup pengumpulan data harga yang menjadi komponen dalam penghitungan IKK. Data yang dimaksud yaitu: harga bahan bangunan/konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi.

Secara umum, responden SHKK adalah produsen, pedagang grosir yang menjual bahan bangunan, usaha penyewaan alat berat, kontraktor/pemborong dan Dinas Pekerjaan Umum. Data yang dikumpulkan dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari usaha penyewaan alat berat, kontraktor, dan Dinas Pekerjaan Umum adalah data harga aspal, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi.