Pelaksanaan Survei Politik Dan Keamanan 2021 di Kabupaten Boyolali

Kondisi politik dan keamanan di suatu  wilayah dewasa ini nampaknya dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan atau  potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam realita  politik Indonesia.  Distribusi (pemencaran)  power  yang sebelumnya tersentral  di tangan  presiden  menjadi tuntutan orde reformasi. Pemencaran dilakukan pada dua  level, horizontal dan vertikal.  Dari dua level tersebut yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat,  kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.  Hal ini dilakukan

dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (Good Goverment and Clean Governance).

Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) melibatkan empat lembaga negara/kementrian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementrian Hukum dan HAM. Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Keberhasilan reformasi di bidang penegakan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Suatu kemustahilan bila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan terhadap munculnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Isu-isu bidang politik dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Permasalahan bidang politik dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global,  dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi.  Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak pada tumbuhnya  harapan  masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip demokrasi, keadilan serta kesejahteraan membutuhkan kestabilan bidang politik dan keamanan.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan/monitoring  dan evaluasi.  Oleh karena  diperlukan alat untuk memonitor  dan melakukan  evaluasi  perkembangan situasi politk dan keamanan, yaitu diperlukan adanya data statistik yang dapat menggambarkan perkembangan

antar waktu dan antar wilayah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali berupaya memenuhi kebutuhan  indikator  untuk memantau dan memonitor  serta mengevaluasi perkembangan situasi politik dan keamanan di wilayah Kabupaten Boyolali dengan melakukan survei Politik dan Keamanan.  Output dari survei ini adalah publikasi tingkat Provinsi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah.  Bagi pemerintah, informasi ini setidaknya dapat digunakan  untuk melakukan  evaluasi, perencanaan, dan monitoring situasi politik dan keamanan agar tetap kondusif.

Responden dari survei ini adalah: DPRD Kabupaten Boyolali, Dinas Kesbangpol Kabupaten Boyolali dan Polres Kabupaten Boyolali.