Pembinaan Statistik Sektoral

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistik.

Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) mencakup data yang akurat, mutakhir, bisa dibagipakaikan dan bisa menjadi bahan masukan untuk membuat kebijakan, antara lain adanya standar data, metadata baku, interoperabilitas, dan satu kode referensi atau data induk. Saat ini sudah ada tiga pembina data, yaitu data keuangan negara oleh Kementerian Keuangan, data statistik oleh BPS, dan data geospasial oleh BIG. Pembina data berperan dalam menerapkan data leadership dan data quality assurance pada instansi pemerintah penyelenggara data.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional. Dalam hal ini, BPS sebagai pusat rujukan statistik bertindak selaku inisiator dalam koordinasi dan kerjasama serta pembinaan statistik.

Pada hari ini, Senin tanggal 8 Agustus 2022, BPS Kabupaten Boyolali berkesempatan melakukan pembinaan Statistik Sektoral ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat  Desa Kabupaten Boyolali, sebagai tindak lanjut impementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Boyolali.