Survei Harga Kemahalan Konstruksi

Kebijakan otonomi daerah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2000. Kebijakan ini, diarahkan untuk mempercepat pembangunan daerah secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula mampu mengatasi masalah perimbangan keuangan antarwilayah di Indonesia. Dana perimbangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung DAU adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang didapat dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diseluruh kabupaten/kota di Indonesia. Survei tersebut dilakukan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan: Januari, April, Juli, dan Oktober. Data yang dikumpulkan meliputi harga bahan bangunan/ konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, dan upah jasa konstruksi. IKK adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antar wilayah.

 SHKK menjadi penting karena untuk menghitung IKK diperlukan data dari survey tersebut termasuk bobot/diagram timbang. Bobot/diagram timbang IKK diperoleh dari Bill of Quantity (BOQ). BOQ adalah realisasi pembangunan suatu konstruksi di kabupaten/kota yang bersangkutan. Realisasi pembangunan berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 jenis bangunan yang ditentukan. Kelima jenis bangunan ini yaitu: bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal; bangunan pekerjaan umum untuk pertanian; bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan; bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi; serta bangunan lainnya.