Evaluasi Pencapaian dan Pengendalian Inflasi Paska Idul Fitri oleh TPID Kabupaten Boyolali

Pada hari Selasa, 23 Juli 2019 bertempat di Ruang Wijaya Kusuma, Kantor Setda Kabupaten Boyolali, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan rapat evaluasi pencapaian inflasi pada Bulan Ramadhan dan pengendalian inflasi paska Idul Fitri 1440H. Rapat koordianasi tersebut juga membahas kebijakan dalam rangka upaya pengendalian harga pada komoditas pangan strategis. Rapat tersebut dihadiri oleh OPD terkait dan Perwakilan GAPOKTAN Petani Cabai.

Dibuka oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Boyolali, Widodo, SE, Msi, rapat koordinasi dimulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Dalam rapat evaluasi tersebut dihadirkan 3 narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Pemaparan dengan tema “Perkembangan Perekonomian dan Inflasi Kabupaten Boyolali” disampaikan oleh Bambang Priyono, sebagai perwakilan dari Bank Indonesia. Sedangkan Kepala BPS Kabupaten Boyolali, Drs. Sugita, MM, memaparkan inflasi Kabupaten Boyolali paska Idul Fitri dan komoditas strategis apa saja yang memberikan andil besar, diantaranya adalah kenaikan harga cabai yang tinggi. Perwakilan Dinas Kabupaten Boyolali, Supardi memaparkan perkembangan produksi cabai di Kabupaten Boyolali.

Dalam kesempatan itu, petani cabai yang diwakilkan oleh GAPOKTAN menyampaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini menyebabkan harga cabai berfluktuasi ekstrim. Beberapa masalahnya anatar lain karena musim kemarau yang menyebabkan pasokan air berkurang sehingga produksi cabai juga menurun. Selain itu, ditengarai ada praktek-praktek penimbunan cabai di pedagang pengepul. Diskusi dibuka untuk mencari kebijakan strategis pemerintah yang bisa diambil, yang tetap memperhatikan kesejahteraan petani dengan tetap bisa melindungi konsumen melalui pengendalian harga.

Bank Indonesia memberikan saran untuk mengendalikan harga komoditas strategis dengan program 4K, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Dinas Pertanian memberikan usulan rencana untuk memperbaharui pengolahan cabai dengan pengeringan atau diubah menjadi bon cabai.