Penyampaian Angka Kemiskinan 2018 ke Pemerintah Kabupaten Boyolali - Berita dan Siaran Pers

Kabupaten Boyolali

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan kami kepada Anda mohon mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) melalui link: https://skd.bps.go.id/skd/s/3309

Silahkan berikan saran dan pengaduan Anda kepada kami melalui link http://s.bps.go.id/pengaduanboyolali

KABAR GEMBIRA!! Layanan Online Statistik Terpadu BPS Kabupaten Boyolali (YANTI) bisa melalui WhatsApp (chat only): 0851-7160-3309, email: [email protected] dengan subject Pelayanan PST.

Beranda

Produk - Berita dan Siaran Pers

Penyampaian Angka Kemiskinan 2018 ke Pemerintah Kabupaten Boyolali

18 Desember 2018 | Kegiatan Statistik Lainnya

Selasa, 18 Desember 2018 - Data kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis. Sumber data kemiskinan ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Dengan pengawalan yang baik dari kegiatan Susenas ini, tentunya akan menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Kabupaten Boyolali (Drs. Sugita, MM) bersama Kepala Seksi Statistik Sosial (Sri Setyrdjo, SE) dan staf seksi statistic Sosial (Wulan Fitriyanti, S.ST) menyampaikan hasil penghitungan angka kemiskinan Tahun 2018 ini ke Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali yang diterima oleh Bapak Wakil Bupati Boyolali (Bpk. M. Said Hidayat, SH) dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Bpk. Drs. Nur Kamdani, MM), serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BP3D Kabupaten Boyolali (Bpk. Drs. Khusnul Hadi, MM). Disebutkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali Maret 2018 sebesar 10.04 % atau sekitar 98,23 ribu jiwa penduduk miskin. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya turun sebesar 1,92 % atau sekitar 18,16 ribu jiwa. Sedangkan jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,26 point, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1,96 poin. Indkes keparahan kemiskinan di tahun 2018 ini sebesar 0,25, jika dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2017 sebesar 0,53. Pemerintah Daerah menyambut baik capaian angka kemiskinan ini, dengan tetap melaksanakan pengawalan dan pengawasan program layanan social yang digulirkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan dilakukan secara berkelanjutan dengan kesungguhan, sehingga tersedianya data rumah tangga yang kurang beruntung ini yang akan menjadi target atau sasaran berbagai program layanan sosial yang tepat.

Berita dan Siaran Pers Terkait